idea,- Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos memaparkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal III 2025 mencapai 39,1 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.
Paparan ini sampaikan Sherly dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang dilakukan oleh Bappeda di Hotel Sahid Ternate, Rabu (17/12).
Kepala Bappeda Sarmin S. Adam berperan mengelola forum tersebut. Forum Kepala Daerah ini menjadi momentum konsolidasi lintas pemerintahan dalam menyelaraskan arah pembangunan tahun 2026.
Beberapa kepala daerah 10 kabupaten kota turut hadir, seperti Walikota Ternate, M Tauhid Soleman, Bupati Halteng Ikram Malan Sangaji, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua. Sisanya diwakilkan para Wakil Bupati dan Sekda.
Dalam pertemuan penting ini, Sherly menegaskan pentingnya membaca capaian ekonomi secara utuh, tidak hanya dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Capaian ini ditopang oleh kontribusi signifikan dari sejumlah daerah, dengan tiga kabupaten mencatat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 50 hingga 70 persen. Kabupaten Halmahera Tengah bahkan memperoleh apresiasi nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.”ujarnya.
Ia lantas menekankan bahwa capaian makro tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Apalagi tingkat kemiskinan Maluku Utara saat ini berada di angka 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih berada pada angka 72 dan perlu terus didorong peningkatannya secara merata di seluruh wilayah.”jelasnya.
Sherly mengungkapkan, dari sejumlah persoalan yang ada, juga adanya tantangan di wilayah kepulauan, terutama sekolah dengan jumlah peserta didik yang terbatas dan ketergantungan tinggi pada tenaga guru honorer, sehingga berdampak pada pembiayaan operasional.
“Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah, dan pada 2026 sebanyak 72 sekolah telah disetujui mendapatkan bantuan pusat. Tapi data sekolah harus jujur, kalau tidak, justru tidak dapat bantuan,”pungkasnya
Tinggalkan Balasan