idea,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Dikbud Malut) mengawali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 melalui Kick Off Meeting yang digelar di Sofifi, Rabu (4/3).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Disdikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, staf, serta para kepala sekolah, baik secara langsung maupun daring.
Kick Off Meeting ini dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Disdikbud Maluku Utara. Langkah ini menjadi penanda awal penguatan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.
Di kesempatan yang baik itu, Abubakar memaparkan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp783 miliar.
Anggaran ini nantinya dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp 536 miliar lebih, serta program pengelolaan pendidikan sekitar Rp 222 miliar.
Selain itu, program pendidik dan tenaga kependidikan dialokasikan Rp 22,6 miliar, program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 717 juta, program pengembangan kesenian tradisional senilai Rp 1,2 miliar, serta program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 365 juta.
“Kegiatan ini menandakan kita semua sudah siap memulai pekerjaan 2026. Saya optimistis target dapat tercapai karena didukung tim yang solid,” ujar Abubakar.
Ia menegaskan bahwa transparansi anggaran menjadi kunci utama agar seluruh jajaran dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan program pendidikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu isu krusial yang disoroti dalam Kick Off Meeting adalah masih tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara.
Menurut Abubakar, kebijakan pendidikan pada tahun mendatang akan difokuskan pada penurunan angka anak tidak sekolah, sekaligus perluasan akses layanan pendidikan di berbagai wilayah.
“Dengan sumber daya yang kita miliki, ada dua hal utama yang harus dipenuhi, yakni akses pendidikan yang semakin luas dan peningkatan mutu pendidikan. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan bahkan kita turunkan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap, perencanaan yang dimulai sejak awal tahun ini mampu memastikan seluruh program pendidikan tahun 2026 berjalan efektif, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pendidikan di kawasan timur Indonesia.
Tinggalkan Balasan