idea,-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menembus 39.10 persen, tertinggi di Indonesia.
Meski angka ini bisa dibilang cukup membanggakan, tapi sayangnya rakyat Maluku Utara tidak ikut menikmati hasilnya.
Pengamat Ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam, menilai pertumbuhan tersebut hanyalah “kemasan cantik” yang menutupi kenyataan pahit.
“Hebat dong Maluku Utara, tumbuh 39 persen. Tapi tidak, bro. Maluku Utara tidak sehebat yang kalian bayangkan. Kita sedang bekerja untuk memakmurkan bangsa Tiongkok, dan sedang memiskinkan rakyat kita sendiri,” tegasnya, Jumat (7/11).
Menurut data BPS, kata dia, nilai investasi yang masuk ke Maluku Utara pada kuartal III tercatat sekitar Rp 15 triliun. Namun, pada periode yang sama, ekspor Maluku Utara ke Tiongkok mencapai Rp 9.155.378.134,40 dolar AS.
“Kalau dikonversi dengan kurs tengah Bank Indonesia saat ini sebesar Rp 16.700 per dolar AS, nilainya mencapai sekitar Rp 152,8 triliun,” jelasnya.
“Artinya, mereka masuk bawa investasi 15 triliun, tapi hasil ekspor yang keluar dari bumi kita mencapai lebih dari 152 triliun. Siapa yang untung? Jelas bukan kita,”sambungnya.
Ia lantas menegaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi, itu hanya menggambarkan aktivitas industri besar, bukan kesejahteraan rakyat.
“Yang menikmati adalah korporasi besar mayoritas asing. Sementara masyarakat lokal hanya jadi penonton,” katanya.
Dosen Ekonomi Universitas Khairun Ternate itu menilai, fenomena ini adalah cerminan dari model pembangunan yang timpang, di mana sumber daya alam daerah dieksploitasi besar-besaran tanpa memberikan manfaat langsung bagi warga setempat.
“Rakyat kita bekerja keras, tapi yang panen hasilnya adalah Tiongkok. Kita sedang membangun negeri orang, bukan memakmurkan daerah sendiri,”ucap Mukhtar dengan nada kecewa.
Dengan demikian, Mukhtar mengingatkan pemerintah daerah dan pusat agar berhenti berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi yang semu itu.
“Sudah waktunya pemerintah meninjau ulang arah investasi dan memastikan ekonomi kita tumbuh untuk rakyat, bukan untuk korporasi asing,”pungkasnya (idea/tim).
Tinggalkan Balasan