Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling kompleks dalam sejarah kehidupan manusia. Ia hadir di setiap masyarakat, tetapi bentuk, penyebab, dan pengalaman kemiskinan senantiasa berubah mengikuti perkembangan sistem ekonomi, politik, teknologi, dan kebudayaan. Dalam banyak kebijakan pembangunan modern, kemiskinan hanya cenderung dipahami melalui indikator pendapatan/per kapita.
Orang dianggap miskin ketika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Dalam beberapa kasus, pendekatan semacam ini memang cukup penting karena memberikan ukuran yang relatif konkret mengenai kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi, persoalan muncul ketika ukuran pendapatan digunakan seolah telah mampu menggambarkan seluruh pengalaman kemiskinan seseorang.
Hal ini karena kemiskinan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pertanyaan, “berapa rupiah pendapatan seseorang setiap bulan?” Bukankah pertanyaan tersebut mestinya diperluas pada soal “berapa bagian pendapatan yang tersisa setelah kebutuhan dasar dipenuhi?”, “apakah seseorang memiliki tabungan?”, “seberapa besar kemampuan orang tersebut menghadapi kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, inflasi, atau kenaikan harga?”, “apakah orang tersebut mempunyai pilihan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik?”, “dapatkah orang tersebut membeli barang atau jasa yang dianggap penting dalam kehidupan sosialnya?”, “apakah ia mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap pekerjaan yang eksploitatif karena memiliki cadangan ekonomi?” Pertanyaan-pertanyaan semacam inimenunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pendapatan, tetapi juga dengan daya beli, surplus ekonomi, aset, keamanan ekonomi, dan kebebasan memilih.
Dalam konteks tersebut, maka kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang tidak memiliki cukup ruang ekonomi untuk bergerak melampaui sekadar mempertahankan kehidupan sehari-hari. Pendapatan yang seluruhnya habis untuk makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rutin membuat seseorang berada dalam kondisi rentan. Ia mungkin secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi secara substantif masih hidup dalam ketidakamanan ekonomi, sehingga sedikit saja terjadi guncangan, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga kebutuhan pokok, maka ia dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan.
Oleh karena itu, konsep kemiskinan bukan sekadar poverty as lack of income, tetapi juga menyangkut poverty as lack of economic freedom. Kemiskinan bukan hanya ketiadaan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan seseorang mengubah sumber daya ekonomi menjadi pilihan-pilihan hidup yang nyata. Kalau begitu, persoalan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengukur keterbatasan paradigma kemiskinan berbasis pendapatan?
Paradigma pendapatan berangkat dari asumsi bahwa pendapatan merupakan indikator penting untuk mengetahui kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup. Dalilnya adalah semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah pula kemampuan memenuhi kebutuhan. Dalam praktik kebijakan publik, pendekatan tersebut menghasilkan berbagai indikator seperti garis kemiskinan, pendapatan per kapita, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran per kapita.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan merupakan faktor penting. Seseorang yang tidak memiliki pendapatan sama sekali akan mengalami kesulitan memperoleh makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Namun, menjadikan pendapatan sebagai ukuran utama memiliki keterbatasan. Kalau begitu, apa alasannya?
Pertama, pendapatan tidak selalu menunjukkan kekayaan atau keamanan ekonomi. Sebagai contoh, dua keluarga dapat memiliki pendapatan bulanan yang sama, tetapi memiliki kondisi ekonomi yang bisa sangat jauh berbeda. Keluarga pertama mempunyai rumah sendiri, tanah, tabungan, kendaraan, dan jaringan sosial yang kuat. Keluarga kedua tidak mempunyai rumah sendiri, memiliki utang, tidak mempunyai tabungan, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara pendapatan kedua keluarga tersebut mungkin identik, tetapi secara ekonomi mereka tidak berada dalam posisi yang sama.
Kedua, pendapatan tidak otomatis menunjukkan daya beli. Hal ini karena nilai pendapatan sangat tergantung pada harga barang dan jasa. Kalau suatu keluarga memiliki pendapatan Rp 5 juta di suatu wilayah tertentu, belum tentu ia mempunyai daya beli yang sama dengan Rp 5 juta di wilayah lain. Bahkan dalam wilayah yang sama, perubahan harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan dapat mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat tanpa perubahan nominal pendapatan.
Ketiga, pendapatan tidak pernah menggambarkan surplus ekonomi. Hal itu karena surplus adalah bagian dari sumber daya ekonomi yang tersisa setelah kebutuhan dasar dipenuhi. Surplus memungkinkan seseorang menabung, berinvestasi,yang dengan itu ia mampu menghadapi keadaan darurat(jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya), atau untuk membeli “ekspektasi” di luar kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Di sinilah persoalan mendasar paradigma pendapatan muncul. Pendapatan dapat menjadi tinggi secara nominal, tetapi apabila seluruh pendapatan habis untuk mempertahankan kehidupan, maka seseorang belum tentu memiliki kebebasan finansial. Kalau begitu, ukuran kemiskinan perlu memperhatikan bukan hanya income, tetapi juga disposable income, savings, purchasing power, bahkan economic security.
Paradigma di atas menunjukan bahwa daya beli menjadi tolak ukur bagi kemampuan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa melalui pendapatan atau sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dalam konteks kemiskinan, daya beli menjadi penting karena kehidupan manusia berlangsung melalui akses terhadap berbagai kebutuhan yang sebagian besar telah dimediasi oleh uang.
Dalam masyarakat modern, seseorang membutuhkan uang untuk memperoleh makanan, rumah, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, informasi, rekreasi, bahkan untuk mempertahankan relasi sosial tertentu. Semakin banyak aspek kehidupan dikomodifikasi, semakin besar pula ketergantungan manusia terhadap daya beli. Itu artinya, seseorang mungkin memiliki pendapatan nominal yang meningkat, tetapi belum tentu mengalami peningkatan kesejahteraan apabila harga barang dan jasa meningkat lebih cepat.
Sebagai pemisalan, seorang pekerja memperoleh kenaikan pendapatan dari Rp 3 juta menjadi Rp 4 juta. Secara nominal, pendapatannya meningkat sebesar Rp 1 juta. Namun, jika pada periode yang sama biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan meningkat secara signifikan, maka kenaikan pendapatan tersebut tidak otomatis menghasilkan peningkatan kebebasan ekonomi. Hal ini menunjukan kalau pendapatan nominal sangatlah berbeda dengan daya beli riil.
Daya beli juga mempunyai dimensi sosial. Kebutuhan manusia tidak selalu berhenti pada kebutuhan biologis. Dalam masyarakat tertentu, akses terhadap internet, transportasi, pendidikan, pakaian yang layak, dan kegiatan sosial dapat menjadi bagian dari kehidupan yang dianggap normal. Seseorang yang tidak mampu mengakses hal-hal tersebut dapat mengalami eksklusi sosial meskipun secara formal masih mampu memenuhi kebutuhan pangan.
Dalam konteks semacam inilah kemiskinan berhubungan erat dengan relativedeprivation, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan dibandingkan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakatnya (Amartya Sen, 1985). Kalau hal itu terjadi di dalam struktur masyarakat kita, maka persoalan kemiskinan juga bukan hanya tentang “apakah seseorang dapat bertahan hidup”, tetapi juga menyangkut “apakah ia dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial”.
Tabungan dan aset juga memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Kalau pendapatan menunjukkan arus sumber daya yang masuk dalam periode tertentu, maka tanbungan danaset menunjukkan simpanan kekayaan yang dimiliki seseorang (stok kekayaan). Perbedaan antara income dan wealth ini sangat penting. Sebagai permisalan, seseorang bisa saja m miliki pendapatan yang cukup tinggi, tetapi tidak memiliki kekayaan karena seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi dan pembayaran utang. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki pendapatan bulanan yang relatif rendah, tetapi memiliki rumah, tanah, kebun, atau aset produktif yang bisa memberikan keamanan ekonomi. Karena itu, analisis kemiskinan yang hanya melihat pendapatan, sering kali mengabaikan struktur kepemilikan.
Dalam masyarakat agraris, kepemilikan tanah dapat menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keamanan ekonomi. Dua keluarga dengan pendapatan yang sama dapat memiliki tingkat kesejahteraan berbeda apabila satu keluarga mempunyai lahan produktif sementara keluarga lainnya tidak. Begitu pula di wilayah perkotaan. Kepemilikan rumah dapat mengurangi tekanan biaya hidup secara signifikan dibandingkan rumah tangga yang harus membayar sewa setiap bulan.
Kalau begitu, kemiskinan seharusnya dibaca melalui tiga dimensi, yaitu arus pendapatan, kemampuan konsumsi dan stok aset. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik. Kalau begitu, kemiskinan yang paling berat terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan rendah, daya beli rendah, tidak memiliki tabungan, tidak mempunyai aset, dan memiliki utang tinggi. Kondisi semacam ini tentumenciptakan lingkaran kerentanan yang sulit diputus.
Dimensi yang lebih mendalam dari kemiskinan adalah persoalan kebebasan memilih. Amartya Sen (1985) melalui pendekatan capability mengkritik pandangan yang mengidentikkan kesejahteraan dengan kepemilikan komoditas atau pendapatan semata. Yang penting bukan hanya apa yang dimiliki seseorang, tetapi apa yang secara nyata dapat ia lakukan dan menjadi. Perspektif ini memberikan landasan penting bagi pemahaman kemiskinan sebagai keterbatasan kebebasan.
Seseorang yang tidak memiliki pilihan ekonomi pada dasarnya berada dalam kondisi yang rentan. Ia mungkin memiliki pekerjaan, tetapi tidak dapat meninggalkannya karena tidak memiliki tabungan. Ia mungkin memiliki rumah, tetapi tidak memiliki kemampuan memperbaikinya (rehab). Ia mungkin memiliki akses pendidikan formal, tetapi tidak mampu membeli buku, transportasi, atau perangkat yang dibutuhkan. Secara formal terdapat pilihan, tetapi secara substantif pilihan tersebut tidak tersedia. Padahal kebebasan ekonomi yang nyata membutuhkan sumber daya. Seseorang tidak cukup hanya diberi hak untuk memilih apabila tidak memiliki kemampuan material untuk melaksanakan pilihannya. Hal ini berarti bahwa kebebasan terhadap pilihan ekonomi sejatinya membutuhkan basis material. Orang yang tidak punya cadangan ekonomi akan lebih mudah dikendalikan oleh kondisi eksternal. Ia lebih bergantung pada pemberi kerja, kreditur, keluarga, negara (bantuan sosial), atau bantuan dari pihak lain. Dalam pengertian inilah kemiskinan bukan hanya soal kekurangan barang, tetapi juga masalah ketergantungan.
Masalah lain yang seharusnya dihitung sebagai masalah urgenadalah bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan dimensi politik. Kemampuan memilih seseorang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Marx (1990) memberikan landasan penting untuk memahami hubungan tersebut melalui analisis kelas, kepemilikan alat produksi, dan relasi antara pemilik modal dengan pekerja. Dalam sistem kapitalisme, seseorang yang tidak memiliki alat produksi pada umumnya harus menjual tenaga kerjanya untuk memperoleh pendapatan.
Masalah muncul ketika tenaga kerja menjadi satu-satunya sumber daya ekonomi yang dimiliki. Sebagai permisalan, pekerja yang tidak memiliki tabungan dan aset sering kaliberada dalam posisi tawar yang lemah. Ia membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, sehingga pilihannya menjadi terbatas untuk menolak pekerjaan dengan upah rendah. Contoh semacam ini dapat kita lihat dalam kehidupan para buruh pabrik, buruh tani maupun buruh nelayan.
Dalam konteks semacam inilah kemiskinan bukan hanya soal “saya tidak mempunyai uang”, tetapi juga berkaitan dengan “saya tidak mempunyai cukup sumber daya sehingga tidak dapat menolak pekerjaan dengan upah rendah”. Tentu saja kalimat yang kedua ini jauh lebih politis. Di sinilah kemiskinansignifikan dengan kekuasaan, yaitu ketika kemiskinan menciptakan ketergantungan, sementara ketergantungan menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan yang hanya memberikan pelatihan keterampilan tanpa memperbaiki struktur upah, kepemilikan aset, akses tanah, jaminan sosial, dan posisi tawar pekerja berpotensi hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan.
Salah satu persoalan penting dalam kapitalisme modern adalah semakin luasnya proses komodifikasi. Komodifikasi dapat dimaknai sebagai proses ketika sesuatu yang sebelumnya tidak sepenuhnya dipertukarkan melalui pasar semakin banyak diperlakukan sebagai barang atau jasa yang dapat dibeli. Pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, komunikasi, rekreasi, bahkan waktu luang semakin banyak membutuhkan uang. Kondisi semacam inilah yang membuat seseorang akhirnya semakin bergantung pada pendapatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup.
Pembangunan ekonomi sering dikatakan meningkatkan pilihan masyarakat karena menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Namun, semakin banyak kebutuhan dipasarkan, semakin besar pula kebutuhan manusia terhadap uang. Di sinilah letak paradoksnya. Itu artinya, kalau masyarakat tidak mempunyai daya beli, akhirnya tidak hanya kehilangan barang, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang dikonstruksi melalui pasar. Seorang perempuan tidak dapat tampil cantik (sebagai kebutuhan primer bagi perempuan yang memiliki nilai simbolik baginya) sebagai akibat dari biaya kosmetik dan biaya perawatan kecantikan yang mahal. Persoalan ini juga sekaligus menjelaskan mengapa keinginan manusia berkembang tanpa batas.
Persoalannya, kalau ukuran kemiskinan didasarkan pada kemampuan membeli seluruh keinginan, maka tidak akan pernah ada titik akhir. Keinginan manusia dapat terus berkembang. Karena itu, konsep kemiskinan harus membedakan antara kebutuhan dasar, kebutuhan sosial yang wajar, dan keinginan konsumtif yang diproduksi oleh pasar.Kritik terhadap kemiskinan tidak berarti bahwa setiap orang harus mempunyai kemampuan membeli semua barang yang diinginkan. Kritik tersebut justeru menunjukkan bahwa masyarakat perlu bertanya “siapa yang menentukan apa yang kita anggap sebagai kebutuhan?”
Dalam masyarakat modern, keinginan tidak selalu muncul secara alamiah dari kebutuhan biologis. Keinginan juga dapat diproduksi melalui iklan, media, budaya populer, media sosial, dan industri konsumsi (bandingkan Maslow mengenai piramida Kebutuhan). Seseorang dapat merasa kurang bukan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tetapi karena ia terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain(kebutuhan akan aktualisasi diri), sebagaimana dijelaskan pada contoh “perempuan dan kebutuhan untuk tampil cantik” di atas. Media sosial juga punya peran tersendiri untukmemperkuat proses tersebut di mana kehidupan orang lain ditampilkan melalui barang, rumah, kendaraan, perjalanan, pakaian, makanan, dan gaya hidup. Konsumsi kemudian menjadi bahasa sosial untuk menunjukkan keberhasilan. Di sinilah kemiskinan mempunyai dimensi psikologis dan simbolik.
Seseorang dapat merasa miskin karena tidak mampu berpartisipasi dalam pola konsumsi tertentu. Akan tetapi, pendekatan ini harus digunakan secara hati-hati. Tidak semua ketidakmampuan membeli barang konsumsi merupakan kemiskinan dalam arti substantif. Oleh sebab itu, diperlukan pembedaan antara “ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar” dengan “ketidakmampuan memperoleh standar kehidupan sosial yang layak” serta “ketidakmampuan memenuhi keinginan konsumtif yang terus berkembang tanpa batas”. Paradigma kemiskinan semacam ini senantiasamengakui bahwa manusia mempunyai kebutuhan dan aspirasi, tetapi sekaligus mempertanyakan sistem ekonomi yang membuat kesejahteraan seolah-olah selalu identik dengan kemampuan membeli.
Negara membutuhkan statistik untuk merancang kebijakan. Garis kemiskinan, pendapatan, konsumsi, dan berbagai indikator lainnya mempunyai fungsi penting dalam administrasi pemerintahan. Namun, beresiko ketika statistik menggantikan realitas sosial. Seseorang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan secara statistik sering dianggap tidak miskin. Padahal dalam kehidupan sehari-hari ia mungkin tidak mempunyai tabungan, tidak memiliki aset, memiliki utang, dan sangat rentan terhadap perubahan harga. Keadaan semacam ini akhirnya menciptakan kelompok rentan miskin.Kelompok ini menunjukkan bahwa terdapat spektrum antara miskin dan tidak miskin.
Kemiskinan tidak selalu bersifat biner. Dengan kata lain, kemiskinan tidak boleh hanya diukurkan pada model “kaya vs miskin”. Seseorang dapat saja berada pada kondisi miskin menjadi rentan miskin, kemudian berg rak menuju relatif aman, menuju pada kehidupan mapan, selanjutnya menjadi kaya. Dinamika yang berlangsung di antara masing-masing kategori tersebut dipengaruhi oleh pekerjaan, aset, pendidikan, kesehatan, utang, tabungan, kebijakan pemerintah, dan berbagai guncangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya menargetkan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dapat kehilangan kelompok yang berada sedikit di atas garis tersebut tetapi sangat rentan.
Catatan:
Marx, Karl. “Das Capital: A Critique of Political Economy, Volume I”. London: Penguin Classics, 1990.
Sen, Amartya. “Commodities and Capabilities”. Amsterdam: North-Holland, 1985.
Tinggalkan Balasan