idea,_Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, telah menyurati Kepala BNPB pada 9 Oktober 2026 untuk meminta pelaksanaan modifikasi cuaca dan operasi water bombing.
Permintaan tersebut diajukan menyusul laporan pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, yang membutuhkan bantuan penanganan karhutla. Pemprov Maluku Utara menilai dukungan dari udara diperlukan karena sejumlah titik api sulit dijangkau petugas pemadam dari darat.
Sherly mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Pemprov Maluku Utara sejak 7 Oktober 2026. Menindaklanjuti permohonan itu, pemerintah provinsi kemudian meneruskannya kepada BNPB.
“Untuk Taliabu dari tanggal 7 kayaknya bupatinya sudah bersurat ke provinsi minta bantuan. Tanggal 9 saya sudah tanda tangan surat kepada Kepala BNPB untuk minta kembali lagi modifikasi cuaca atau water bombing seperti yang dilakukan kemarin tanggal 4 sampai 12 September kemarin untuk mitigasi,” kata Sherly di Sofifi, Senin (12/10).
Menurut Sherly, modifikasi cuaca dan water bombing menjadi opsi penting untuk menekan penyebaran api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau menggunakan selang pemadam.
“Karena rata-rata titik bakarnya itu sulit dijangkau dengan selang, sehingga memang harus ada antara kita berdoa supaya hujan atau modifikasi cuaca,” ujarnya.
Selain Pulau Taliabu, penanganan karhutla juga berlangsung di Kabupaten Halmahera Timur. Sherly menyebut PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Sumber Daya Air telah melakukan penyiraman untuk membantu memadamkan kebakaran di wilayah tersebut.
Upaya itu menjadi bagian dari penanganan di lapangan, sementara Pemprov Maluku Utara terus berkoordinasi untuk memperoleh dukungan tambahan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, Sherly belum memastikan kapan modifikasi cuaca dan operasi water bombing yang dimohonkan kepada BNPB akan dilaksanakan. Pelaksanaannya masih menunggu tindak lanjut dari lembaga tersebut.
Sherly juga menegaskan bahwa permohonan pemerintah provinsi bukan sekadar meminta penggunaan helikopter, melainkan secara khusus mengajukan dukungan operasi water bombing untuk memadamkan titik api dari udara.
“Tidak ada permintaan untuk menggunakan helikopter. Itulah yang namanya water bombing dan saya sudah bersurat pada 9 Oktober kemarin,” tegasnya.
Permohonan tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Maluku Utara dalam merespons karhutla di sejumlah wilayah. Sulitnya akses menuju titik api menjadi tantangan utama dalam pemadaman, sehingga dukungan modifikasi cuaca dan operasi pemadaman dari udara diharapkan dapat membantu mengendalikan kebakaran.
Namun, realisasi bantuan tersebut masih menunggu tindak lanjut BNPB. Penanganan karhutla juga bergantung pada kondisi cuaca dan kemampuan petugas menjangkau wilayah terdampak.
Tinggalkan Balasan