idea,_ Di balik pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2027, ada dua persoalan yang dinilai tak boleh luput dari perhatian pemerintah yakni, nasib guru honorer di wilayah pelosok dan terbatasnya ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi di tingkat nasional.

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, dalam rapat paripurna penyampaian RAPBD 2027 yang digelar di Sofifi, Senin 12 Oktober 2022.

Dalam sidang paripurna RAPBD 2027 yang disampaikan langsung Gubernur, Sherly Laos, Anggota DPRD, Nazla tegaskan Pemprov Malut harus peka terhadap nasib guru honorer dan terbatasnya ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi di tingkat nasional.

Ia meminta pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada pembangunan sektor pendidikan secara umum, tetapi juga lebih peka terhadap kondisi para guru honorer yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nazla mengungkapkan, berdasarkan temuannya di sejumlah wilayah, termasuk Maba, Halmahera, dan Morotai, masih terdapat guru honorer yang tidak lagi menerima gaji. Padahal, di sejumlah pelosok, mereka menjadi tumpuan utama keberlangsungan pendidikan karena jumlah tenaga pengajar sangat terbatas.

“Saya temukan di Desa Maba, di Halmahera, Morotai, mereka sudah tidak digaji lagi. Sementara mereka adalah pejuang-pejuang. Terkadang guru hanya mereka yang ada di sana, satu dua orang,” ungkap Nazla di hadapan Gubernur, Sherly Tjoanda.

Menurut Nazla, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Dedikasi guru honorer yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan seharusnya diimbangi dengan kepastian hak dan dukungan yang layak.

Dengan demikian, persoalan kesejahteraan guru honorer di wilayah pelosok diharapkan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran daerah.

“Saya berharap guru-guru honorer yang ada di pelosok-pelosok lebih diperhatikan,” tegasnya.

Membuka Panggung bagi Kreativitas Anak Muda

Selain pendidikan, Nazla turut menyoal pentingnya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ia menilai, Maluku Utara memiliki sumber daya manusia yang potensial, terutama dari kalangan anak muda, yang perlu diberi ruang lebih luas untuk tumbuh dan berprestasi.

Menurutnya, anak muda yang menekuni perfilman, musik, dan berbagai bidang seni membutuhkan panggung untuk menampilkan karya sekaligus mengembangkan kemampuan mereka. Dukungan pemerintah, termasuk melalui sektor pendidikan dan kebudayaan, dinilai penting agar potensi tersebut tidak berhenti sebatas bakat.

“Anak muda sangat membutuhkan panggung. Mungkin dinas pendidikan dan bagian kebudayaan perlu lebih ditingkatkan kepeduliannya agar anak-anak muda yang berfokus pada dunia perfilman dan musik bisa mendapatkan ruang,” tuturnya.

Bagi Nazla, pengembangan ekonomi kreatif bukan sekadar menyediakan ruang pertunjukan, melainkan juga membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarya, berkompetisi, dan menjadikan kreativitas sebagai bagian dari kekuatan ekonomi daerah.

Srikandi Partai Gerindra ini juga menyinggung prestasi anak muda Maluku Utara yang mampu bersaing dalam berbagai ajang nasional, termasuk kompetisi Putri Kebudayaan, Putri Pariwisata, dan Putri Hijab. Sejumlah peserta bahkan berhasil menembus posisi tiga besar hingga empat besar.

Namun, di balik capaian ini, Nazla melihat masih ada persoalan mendasar, yakni keterbatasan dukungan pemerintah provinsi untuk membiayai transportasi dan kebutuhan peserta saat mengikuti kompetisi di tingkat nasional.

Padahal, keikutsertaan mereka bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga memperkenalkan Maluku Utara di hadapan publik yang lebih luas.

“Akan tetapi, selalu yang saya temukan permasalahannya, pemerintah provinsi tidak mampu memfasilitasi transportasi mereka dan fasilitas-fasilitas mereka. Padahal, mereka pergi ke sana membawa nama baik kita, Maluku Utara,” katanya.

Nazla menekankan agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan generasi muda yang berjuang mengharumkan nama daerah. Dukungan itu, kata dia, perlu diwujudkan melalui kebijakan dan penganggaran yang memberi kesempatan bagi anak muda untuk berkembang.

Selain itu, potensi sumber daya manusia Maluku Utara harus mendapat perhatian yang seimbang dengan pembangunan fisik. Guru honorer di pelosok membutuhkan kepastian kesejahteraan, sementara anak muda memerlukan ruang, fasilitas, dan dukungan agar mampu bersaing di tingkat nasional.

“Jadi, saya berharap hal-hal seperti ini juga bisa lebih kita perhatikan. Kita harus lebih peka dan memberikan ruang agar anak-anak kita bisa berkiprah di tingkat nasional,” tutupnya**