idea,_ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, menyerap aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan warga disampaikan, mulai dari pembangunan akses jalan, sektor pertanian, hingga persoalan drainase dan fasilitas lingkungan.
Salah satu warga, Udin Kadir, mengusulkan pembangunan jalan menuju kawasan penambangan batu yang berada di wilayah Tarau. Menurutnya, akses ini penting untuk membuka peluang pemanfaatan lahan, terutama di tengah keterbatasan lahan permukiman di Kelurahan Tarau.
“Jalan area menuju penambang hangus, pemerintah harus membuat jalan dengan begitu masyarakat bisa memanfaatkan area untuk membangun pemukiman. Mengingat Tarau memiliki ketersediaan lahan terbatas,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembangunan jalan lingkungan di RT 04/RW 02 sepanjang sekitar 300 meter serta peningkatan akses jalan menuju kawasan penambangan batu dengan panjang sekitar 3 kilometer.
Tak hanya infrastruktur, kebutuhan warga di sektor pertanian turut menjadi perhatian. Warga mengusulkan bantuan berupa bibit tanaman dan mulsa yang dinilai dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat.
“Bibit dan mulsa. Ini yang dibutuhkan warga saat ini,” kata Udin.
Sementara itu, Lurah Tarau, Gani Sarif, menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah, salah satunya kondisi drainase dan deker di depan Masjid Hidayahtunmuntaha.
Ia mengatakan, ketika hujan deras, aliran air dari kawasan itu turun hingga ke laut dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
“Drainase sekaligus deker di depan Masjid Hidayahtunmuntaha Kelurahan Tarau. Kalau banjir itu dia turun sampai laut, itu memang tampak sekali untuk mengganggu masyarakat di Kelurahan Tarau,” ungkapnya.
Selain drainase, Gani juga mengusulkan pengadaan pakaian adat Ternate untuk menunjang kegiatan masyarakat, khususnya di RT 3. Ia turut menyoroti kondisi saluran air di sepanjang jalan yang dinilai sudah mengalami kerusakan cukup parah.
“Kemudian pengadaan pakaian adat Ternate. Ada kegiatan tertentu di RT 3 itu mendesak sekali. Renovasi saluran got air sepanjang jalan itu. Ibu Dewan, yang mulai dari pintu masuk sampai di sana itu memang rusak parah,” jelasnya.
Menanggapi berbagai usulan, Husni Bopeng yang akrab disapa Nini mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari laporan hasil reses.
Namun, ia menegaskan setiap usulan perlu diselaraskan dengan program yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk dengan program Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Prinsipnya reses yang dilakukan harus terkoneksi dengan program yang diputuskan dalam Musrenbang,” kata Nini.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengakomodasi setiap usulan masyarakat. Terlebih, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang turut berdampak pada keterbatasan ruang fiskal daerah.
Meski demikian, Nini memastikan aspirasi masyarakat Tarau tetap akan ditampung dan diperjuangkan sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kita tetap masukkan sebagai laporan resmi. Kalau pun yang diusulkan seperti jalan lingkungan dan deker menjadi kewenangan provinsi akan diakomodir karena ada daerah-daerah yang jadi kewenangan kota. Untuk bibit akan diupayakan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan