idea,_ Progres pembangunan 40 unit rumah bagi masyarakat Suku O’Hongana Manyawa atau Suku Tobelo Dalam yang bermukim di Tayawi, Kota Tidore Kepulauan, belum menunjukkan hasil maksimal.
Hingga pertengahan November 2026, realisasi pembangunan yang dibiayai melalui program Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut baru mencapai 62 persen.
Kondisi ini membuat Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara membuka peluang pengajuan adendum atau perubahan kontrak guna memberikan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengakui progres pembangunan 40 unit rumah itu masih berada di angka 62 persen. Bahkan, dari total target pembangunan, masih terdapat lima unit rumah yang belum dibangun.
“Iya baru mencapai 62 persen. Jadi, kurang lima rumah yang belum dibangun. Tetapi seluruhnya sudah ada sentuhan-sentuhan untuk pembangunan,” ungkap Zen saat ditemui ideapublik.com, Rabu (18/11/2026).
Proyek senilai Rp 2 miliar yang sumber pembiayaan menggunakan APBN ini, kata dia, pihaknya menargetkan realisasi fisik dan keuangan bisa mencapai 100 persen pada Desember mendatang.
Namun, dengan sisa waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, Dinsos Malut mempertimbangkan pengajuan adendum kepada pihak perusahaan pelaksana.
“Potensi adendum akan kita ajukan ke perusahaan. Kita lihat waktu adendum, palingan kita minta sampai akhir-akhir Desember,” katanya.
Zen mengungkapkan, salah satu kendala yang memengaruhi progres pekerjaan adalah persoalan penataan lahan pembangunan. Lokasi yang disiapkan sebelumnya berada dalam kawasan seluas kurang lebih 4,7 hektare.
Persoalan muncul setelah adanya kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang mengarahkan agar pembangunan rumah dipusatkan dan ditata kembali pada area lahan tersebut, sehingga pembagian lahan kepada warga bisa lebih terakomodasi.
Selain persoalan lokasi, terdapat pula persoalan tanaman milik warga yang terdampak pembangunan dan perlu diselesaikan melalui mekanisme ganti untung.
“Jadi, bukan lahannya, tetapi tanaman yang harus kita ganti untung,” jelasnya.
Menurut Zen, persoalan ganti untung saat ini masih dalam proses peninjauan oleh Inspektorat. Pembiayaannya juga sedang dikaji agar dapat diakomodasi melalui perangkat daerah terkait, baik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) maupun Dinas Sosial.
“Itu nanti anggarannya bisa masuk di Perkim, bisa juga masuk di Sosial. Saat ini lagi di-review oleh Inspektorat. Mudah-mudahan secepatnya, karena ganti untung itu,” ujarnya.
Meski demikian, Zen memastikan pekerjaan pembangunan masih terus berjalan. Ia bahkan menjadwalkan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan di Tayawi untuk memastikan perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Setiap hari berjalan. Rencana besok, Kamis, saya akan tinjau ke sana,” tandasnya.





Tinggalkan Balasan