idea,_ Anggota DPRD Maluku Utara, Muhajirin Baylusi, menyerap berbagai aspirasi warga saat melaksanakan reses di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, 26 September 2026.
Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari penerangan jalan menuju lokasi pemakaman, kekeringan, jalan lingkungan yang rusak, hingga fasilitas kesehatan yang telah dibangun namun belum difungsikan.
Ibu Tin, salah satu warga, menyampaikan kebutuhan penerangan di jalan menuju kuburan. Menurutnya, akses tersebut masih gelap sehingga menyulitkan warga, terutama saat malam hari.
“Penerangan jalan menuju kuburan, hingga sekarang gelap. Yang kedua, karena musim hujan kami membutuhkan air, kami di Marikurubu kekeringan,” keluhnya.
Aspirasi serupa disampaikan Hafit, warga RT 06 Lingkungan Torano. Ia mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang sudah berlubang dan membahayakan pengguna jalan.
Menurut Hafit, masyarakat bahkan harus berinisiatif melakukan patungan untuk memperbaiki jalan tersebut.
“Jalan lingkungan yang sudah berlubang, yang saat ini masyarakat berpartisipasi patungan untuk membangun. Kami butuh perhatian atas keluhan ini karena sudah ada yang celaka,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Hafit juga meminta perhatian terhadap Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel) yang disebut telah dibangun sekitar 10 tahun lalu, namun hingga kini belum berfungsi.
“Kami berharap berkoordinasi dengan pemerintah kota agar diaktifkan kembali, warga sangat membutuhkan,” katanya.
Keluhan mengenai Puskeskel turut disampaikan warga RT 09. Warga berharap fasilitas kesehatan ini dapat segera difungsikan karena keberadaannya dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Warga RT 09 juga meminta pembangunan talud atau tanggul penahan tanah. Kondisi tanggul yang ada dinilai rawan longsor dan telah berulang kali disampaikan melalui surat kepada pemerintah.
“Setiap tahun kami menyurat, mohon kiranya ini juga jadi perhatian. Puskeskel, fasilitasnya kosong, kami ingin dapat difungsikan. Kami sangat butuh fasilitas itu, sehingga masyarakat bisa terlayani,” ungkap warga.
Sementara itu, Ibu Saina yang merupakan staf kelurahan menyampaikan kebutuhan kelompok majelis taklim, khususnya peralatan rebana.
“Kami sangat kekurangan dan berharap mungkin bisa dibantu,” pintanya.
Menanggapi aspirasi ini, Muhajirin mengatakan sejumlah persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate akan dikoordinasikan dengan anggota DPRD Kota Ternate.
Muhajirin yang juga Ketua DPW PKB Maluku Utara itu menyebut dirinya akan mengkomunikasikan aspirasi warga dengan kader PKB yang duduk di DPRD Kota Ternate, khususnya terkait persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
“Kalau saya punya kesempatan, saya akan panggil anggota DPRD Ternate. Saya kebetulan ketua partai di Ternate, anggota DPRD saya juga ada di Ternate Tengah. Maka saya panggil dengan catatan-catatan yang kewenangannya ada di Ternate,” kata Muhajirin.
Ia menyebut beberapa aspirasi yang menjadi perhatian, di antaranya penerangan jalan menuju pemakaman, jalan lingkungan, serta keberadaan Puskeskel.
“Jalan lingkungan dan Puskeskel. Terutama Puskeskel itu memang kewenangan teknisnya paling tepat di kota. Kita dari provinsi tidak bisa turun sampai ke situ. Akan kita bicara dengan teman-teman di Komisi III DPRD Ternate untuk bisa ditindaklanjuti, paling tidak harus terkonfirmasi dengan Dinas Kesehatan kira-kira status Puskeskel itu kondisinya seperti yang sudah dilaporkan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa,” jelasnya.
Terkait aspirasi pembangunan mushola dan masjid, Muhajirin mengatakan usulan itu tetap akan dicatat dalam hasil reses, namun harus disesuaikan dengan ketentuan pemberian hibah.
Ia menjelaskan, sejumlah rumah ibadah di beberapa lokasi yang telah mendapatkan bantuan perlu menjadi pertimbangan agar tidak terjadi pemberian hibah secara berulang dalam waktu berdekatan.
“Kalau tahun ini sudah dapat, karena ini 2025, mudah-mudahan kita usulkan dan akomodir di tahun 2025. Tahun 2026, 2027 kalau masih kosong bisa masuk. Karena di hampir semua kelurahan atau kecamatan yang kita turun, banyak sekali usul masjid, ada yang baru bangun, ada juga yang renovasi,” ujarnya.
Menurut Muhajirin, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memang menyediakan anggaran hibah untuk rumah ibadah. Namun, banyaknya usulan dari masyarakat membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas.
“Memang pemerintah provinsi biasanya menyiapkan hibah itu, tetapi akan ada prioritas. Hampir semua Maluku Utara ini orang minta masjid, gereja, musala, pokoknya banyak sekali. Nanti kita menyesuaikan,” katanya.
Sementara untuk persoalan talud dan potensi bencana akibat hujan deras, Muhajirin mengatakan akan mengoordinasikan aspirasi tersebut dengan instansi terkait, termasuk BPBD.
“Jembatan tadi sudah saya sampaikan. Biasanya gabungan BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota. Kalau ada bencana di situ, jalur ini juga kan jalur banjir. Kalau hujan besar beberapa ruas itu terdampak,” jelasnya.
Muhajirin tidak menjanjikan waktu pelaksanaan, namun memastikan seluruh aspirasi warga akan menjadi bahan dalam pembahasan dan penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Saya tidak janji kapan, ya Ibu, tapi ini akan dikoordinasikan. Paling tidak hasil reses ini akan kita jadikan bahan Pokir untuk dipertimbangkan dan disampaikan ke pemerintah daerah, untuk selanjutnya ada prioritas yang dilihat oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan