idea,_Keinginan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk menuntaskan 100 persen jalan provinsi sebelum 2030 tampaknya tak berjalan mulus.
Publik kini menanti konektivitas jalan dan jembatan sebagai prioritas utama pemerintah daerah segera diwujudkan dan dirasakan manfaatnya.
Namun, target Sherly diyakini sulit direalisasikan sesuai rencana. Buktinya, sejumlah proyek fisik jalan dan jembatan yang ditangani Dinas PUPR Maluku Utara justru mangkrak. Sudah begitu, dalam pelaksanaannya juga disebut tidak sesuai dengan perencanaan.
Akibatnya, berujung pada terhentinya pekerjaan. Sejumlah rekanan proyek bahkan dikabarkan menghentikan pekerjaan setelah kontrak diteken.
Persoalan mandeknya pekerjaan ini bahkan menjadi temuan DPRD Maluku Utara. Belum lama ini, anggota Komisi III DPRD Malut, Iswanto, secara terbuka menyebut sebagian pekerjaan kualitasnya masih rendah.
Progres di lapangan juga dinila tak sesuai perencanaan seperti ruas Payahe-Dahepodo senilai Rp 14.6 miliar yang dikerjakan PT Intimkara tak sesuai progres. Meski anggaran telah dicairkan lebih dari Rp 4 miliar, progres pekerjaan di lapangan disebut tidak sebanding dengan anggaran yang telah direalisasikan.
Kondisi serupa bahkan terjadi pada ruas Ibu-Kedi senilai Rp 33 miliar yang dikerjakan PT Melatih Indah Pusaka, dan Sidangoli-Jailolo senilai Rp 5 miliar yang dikerjakan CV Dua Tiga Empat.
Kedua pekerjaan ini diindikasikan belum mencapai progres sebagaimana yang telah direncanakan.
Dengan situasi yang ada, kata dia, pekerjaan dipastikan tidak akan mampu diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Ia menilai, soal ini tak lepas dari ketidakmampuan Dinas PUPR di bawah kendali Risman Iryanto Djafar dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
“Konektivitas yang dicanangkan Ibu Gubernur itu sangat luar biasa dengan anggaran yang besar. Tetapi ini bentuk ketidakmampuan Dinas PUPR untuk menjalankan itu,” ujarnya, 1 Oktober 2026.
Tak hanya menyoroti progres pekerjaan rendah, politis Hanura ini juga menyikapi rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR yang hingga 31 Agustus baru sekitar 42 persen.
“Perkara infrastruktur di Maluku Utara bukan perkara baru. Serapannya lemah. Lihat saja di akhir tahun nanti banyak pekerjaan yang tidak mampu terselesaikan,” terangnya.
Ketua Fraksi Hanura itu menganggap persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan program di Dinas PUPR Malut. Padahal, PUPR merupakan salah satu perangkat daerah dengan porsi anggaran terbesar dibanding dengan OPD lainnya.
Menurutnya, kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarut. Ketidakmampuan Risman dalam mengeksekusi program yang telah dicanangkan gubernur bakal dibawa ke dalam pembahasan APBD 2027, sekaligus meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengevaluasi posisi Risman sebagai Kepala Dinas PUPR.
“Ibu Gubernur patut ganti Kadis PUPR. Saya Iswanto dari Komisi III dan Ketua Fraksi Hanura meminta Ibu Gubernur mengevaluasi dan mengganti Risman dari jabatannya sebagai Kadis PUPR. Saya akan menyampaikan itu di paripurna APBD 2027.“ tandasnya
Tinggalkan Balasan