idea,_Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, membantah adanya alokasi anggaran Rp 9 untuk pembangunan fasilitas polisi.
“Memang tara (Tidak) ada,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 24 Agustus 2026.
Pernyataan orang nomor satu Tikep ini sudah tentu tidak sejalan dengan data yang tertuang dalam tubuh APBD 2026. Berdasarkan data yang dihimpun terdapat sejumlah paket pembangunan yang dialokasikan Pemkot Tikep untuk lembaga vertikal, dengan rincian sebagai berikut:
Pembangunan konstruksi, di antaranya Pembangunan Gedung SPKT Polda Maluku Utara Rp 5.170.000.000, Pembangunan Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore Rp 2.350.000.000, dan Pembangunan Kantor Polsek Oba (lanjutan) Rp 940.000.000.
Jasa Konsultansi Perencanaan yakni Perencanaan Pembangunan Gedung SPKT Polda Maluku Utara Rp 165.000.000, Perencanaan Pembangunan Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore Rp 75.000.000, dan Perencanaan Pembangunan Kantor Polsek Oba (lanjutan) Rp 30.000.000.
Jasa Konsultansi Pengawasan, di antaranya Pengawasan Pembangunan Gedung SPKT Polda Maluku Utara Rp 165.000.000, Pengawasan Pembangunan Gedung Reskrim, Narkoba, Sikum, dan Propam Polresta Tidore Rp 75.000.000, dan Pengawasan Pembangunan Kantor Polsek Oba (lanjutan) Rp 30.000.000.
Meskipun kebijakan tersebut diperbolehkan dari segi aturan, tetapi akan jauh lebih bermanfaat apabila anggaran itu digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak seperti belanja modal atau belanja pegawai termasuk gaji PPPK.
“Belum habis-habis lagi. Kalau kalian anggap itu kebijakan yang melanggar, bikin laporan saja,”ucapnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara ini lantas menyinggung sejumlah kabupaten yang melakukan kebijakan serupa. Meski demikian, kondisi saat ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Di satu sisi, Pemkot Tikep berdalih tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar gaji PPPK. Ironisnya dibalik alasan ini, sebagian anggaran justru dialokasikan untuk mendukung pembangunan fasilitas kepolisian.
“Kota Ternate, Halmahera Timur, dan daerah lain juga begitu. Kenapa cuma Tidore yang dipermasalahkan?” tandasnya.
Tinggalkan Balasan