idea,_ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut) terus memperkuat perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027.
Langkah ini dilakukan melalui kegiatan bertema “Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan yang Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, dan Tepat Sasaran”.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Biro Pengadaan dalam mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan identifikasi kebutuhan serta mematangkan perencanaan pengadaan sejak dini.
Sebagian OPD mengutus perwakilannya untuk mengikuti kegiatan ini, mulai dari unsur perencana, admin grup hingga tenaga teknis di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Krisnawanto, mengatakan kegiatan yang dibuat merupakan bentuk keseriusan Biro Pengadaan dalam memperbaiki kualitas perencanaan sekaligus mempertahankan capaian penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Menurutnya, capaian tahun 2026 yang berhasil mencapai 100 persen penayangan RUP per 31 Maret menjadi prestasi yang harus dipertahankan pada tahun berikutnya.
“Biro Pengadaan mengharapkan bahwa di tahun depan itu perencanaan yang saat ini di 2026 sudah dilaksanakan, itu menjadi lebih baik lagi meskipun di 2026 saat ini itu sudah cukup bagus, sudah bagus dengan hasil 31 Maret kemarin. RUP kami tayang 100 persen,” ungkap Krisnawanto.
Ia menjelaskan, untuk mempertahankan capaian tersebut, pihaknya mulai melakukan mitigasi perencanaan dan menyampaikan informasi pengadaan lebih awal kepada seluruh OPD.
Adanya skema ini, setelah APBD induk 2027 ditetapkan, para admin grup di masing-masing OPD dapat segera melakukan penginputan rencana pengadaan. Targetnya, seluruh RUP tahun 2027 sudah dapat ditayangkan pada Maret.
“Sehingga setelah nanti adanya APBD induk 2027, para admin grup bisa melakukan segera penginputan supaya 2027 itu rencana pengadaan juga bisa terselesaikan di bulan Maret, sehingga tetap mempertahankan posisi 100 persen RUP tayang,” jelasnya.
Selain mengejar target penayangan RUP, kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam proses perencanaan pengadaan sebelumnya.
Krisnawanto mencontohkan, terdapat kemungkinan data dalam paket pengadaan yang sudah ditayangkan masih membutuhkan penyempurnaan atau revisi. Karena itu, materi kegiatan juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai mekanisme perbaikan dan revisi paket dalam RUP.
“Kegiatan ini murni dari Biro Pengadaan yang sangat concern untuk bagaimana memperbaiki hal-hal yang perlu kita koreksi. Contohnya mungkin ada di RUP itu di rencana pengadaan yang sudah ditayangkan, mungkin ada perbaikan data yang perlu dilakukan revisi. Tadi sudah kami sampaikan dalam materi bagaimana melakukan perbaikan revisi paket juga sudah kita sampaikan,” terangnya.
Ia mengingatkan setiap perencana di OPD agar mulai melakukan identifikasi kebutuhan sejak dini untuk tahun anggaran 2027.
Dengan demikian, penguatan perencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penayangan RUP, tetapi juga harus memastikan setiap kebutuhan pengadaan direncanakan secara matang, dengan memperhatikan kualitas barang dan jasa, ketepatan jadwal pelaksanaan, efisiensi biaya, serta sasaran yang ingin dicapai.
Hal itu sejalan dengan tema kegiatan, yakni mewujudkan pengadaan pemerintah yang tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran.
“Kemudian kita mengingatkan ke setiap perencana di OPD, melakukan identifikasi kebutuhan di awal saat ini untuk tahun depan 2027 agar perencanaan di tahun 2027 itu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,”pungkasnya.





Tinggalkan Balasan