idea,_Gubernur Sherly Tjoanda tampaknya masih ragu untuk mendefinitifkan Risman Irianto Djafar sebagai Kepala Dinas PUPR Maluku Utara.
Sebelumnya, nama Risman juga disebut sebagai salah satu pejabat yang bakal dilantik bersama Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD dan Dedy Kotambunan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kamis (19/11) di Sofifi.
Namun, hingga menjelang pelantikan, posisi Risman sebagai calon Kepala Dinas PUPR definitif justru belum mendapat restu dari Gubernur.
Situasi ini memunculkan tanda tanya atas kelanjutan jabatan Risman di tengah rencana perombakan birokrasi Pemprov Maluku Utara.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, belum adanya kepastian terhadap posisi Risman diduga berkaitan dengan persoalan pengelolaan proyek di Dinas PUPR Maluku Utara. Pasalnya, sejumlah proyek fisik yang sebelumnya dijanjikan Risman rampung pada akhir 2026 justru terancam tidak selesai sesuai target.
Alih-alih tuntas tepat waktu, sejumlah pekerjaan tersebut malah berpotensi mengalami adendum kontrak. Termasuk pekerjaan jalan lingkar pulau Makian yang baru mencapai progres 70 persen. Kondisi ini pun menjadi salah satu persoalan yang membayangi kepemimpinan Risman di tengah rencana Gubernur Sherly Tjoanda melakukan perombakan pejabat eselon II.
Selain Zulkifli dan Dedy, Gubernur juga melakukan rotasi terhadap Mulyadi Tutupoho yang sebelumnya menjabat Kepala Disarpus. Ia kini menempati posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Perombakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Keputusan yang ditetapkan di Sofifi pada 18 November 2026 itu menyebutkan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat telah memperoleh rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rekomendasi tini mencakup promosi dan rotasi atau mutasi melalui mekanisme manajemen talenta. Persetujuan BKN tertuang dalam tiga surat masing-masing tertanggal 10 dan 13 November 2026.
Wakil Gubernur, Sarbin Sehe mengingatkan para pejabat agar menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab.
“”Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena sumpah yang saudara ucap juga disaksikan Allah SWT,”ucap Wagub.
Sementara Kepala BKD, Zulkifli Bian belum memberikan tanggapan resmi ketika dikonfirmasi mengenai tidak dilantiknya Risman sebagai Kepala Dinas PUPR definitif oleh Gubernur Sherly Tjoanda.





Tinggalkan Balasan