idea,_ Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menghadiri Sarasehan Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11/11).
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu sekaligus menjadi forum pendampingan bagi UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ).
Keikutsertaan Maluku Utara dalam kegiatan tersebut tidak terlepas dari capaian UKPBJ provinsi yang telah mencapai Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan kelembagaan. Capaian ini menjadi modal bagi pemerintah provinsi untuk melanjutkan tahapan menuju PKP-BJ pada 2027.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti. Di kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendapat apresiasi atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.
LKPP bahkan mendorong agar praktik konsolidasi tersebut dikembangkan melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Skema ini dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.
Samsuddin A. Kadir bahkan mendapat kesempatan menyampaikan testimoni mengenai pelaksanaan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Maluku Utara.
Ia mengatakan, keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Biro PBJ bersama LKPP yang berperan sebagai tim Probity Advice.
Menurut Samsuddin, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, tetapi juga memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Upaya yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan belanja negara dan daerah berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan capaian level proaktif menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan.
Ia menyebutkan, Biro PBJ akan mulai mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tahapan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.
Melalui capaian ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan UKPBJ tidak hanya memenuhi standar kematangan kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini diharapkan turut memperkuat kualitas belanja pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Maluku Utara.(*)
Tinggalkan Balasan