idea,- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa tahun 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala daerah diperhadapkan dengan pemotongan fiskal yang cukup signifikan.
Menurutnya, kondisi tersebut akan sangat memengaruhi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Meski demikian, Sherly menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk memastikan APBD dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata.
Gubernur berharap melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ini dapat dilakukan penyederhanaan proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi program.
“Tim TAPD diharapkan dapat menjadi filter terhadap setiap kebijakan, khususnya dalam membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran karena mereka memahami aspek teknis dan administratif,” ujar Sherly dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertempat di Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (29/1).
Di samping itu, ia juga berkeinginan Rakornas ini mampu melahirkan terobosan konkret, sehingga APBD tahun 2026 dan 2027 benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rakornas ini harus memiliki terobosan agar APBD dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rakornas pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi Se-Indonesia, instansi vertikal sepert Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peserta dari kabupaten/Kota se Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan