Oleh: Askim Kanshu
Penulis, Editor, Jurnalis
“Perempuan yang berkuasa dianggap mampu mendobrak batasan,” tulis Mary Beard. Kalimat itu terdengar akademis—hingga suatu siang di Pelabuhan Regional Bobong, Talibau, membuatnya terasa nyata,dan pahit.
Sabtu, 12 Oktober 2024, sekitar pukul 14.05 WIT, langit masih terang. Angin laut bertiup biasa. Ombak memantul pelan di lambung kapal dan dermaga. Tak ada tanda bahwa hari itu akan mencatatkan dirinya ke dalam ingatan kolektif Maluku Utara.
Lalu api menyala. Speedboat Bela 72 yang sedang mengisi bahan bakar meledak, terbakar. Logam berderak, asap hitam membumbung. Laut yang selama ini menjadi pelindung, hanya memantulkan cahaya api, tak sanggup meredam apa pun.
Enam nyawa melayang, salah satunya Benny Laos, calon Gubernur Maluku Utara. Istrinya, Sherly Tjoanda, selamat dengan luka bakar dan rasa kehilangan yang tak terukur.
Hari itu, mereka seharusnya melanjutkan kampanye ke Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. Yang tiba justru kabar duka, dan kesunyian yang tak bisa ditawar.
Keesokan hari, jenazah Benny diberangkatkan ke Jakarta, ditemani sang istri dan dua pengawal pribadi. Dua hari berselang, ia dimakamkan di San Diego Hills, Karawang. Sherly masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Tragedi itu menyedot simpati luas, lintas strata sosial. Dari linimasa media sosial hingga kampung-kampung pesisir, orang membicarakannya dengan nada yang sama: kehilangan.
Duka dan Pilihan
Beberapa hari kemudian, ketika duka belum surut dan kalender politik tak memberi jeda, telepon Sherly berdering tanpa henti. Partai politik pengusung, relawan, hingga warga yang tak pernah ia jumpai menyampaikan permintaan serupa: lanjutkan perjuangan.
Dalam jeda yang panjang—di antara perawatan medis dan kesedihan yang belum usai—ia mengambil keputusan yang tak ringan: maju menggantikan mendiang suaminya sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Sarbin Sehe.
Keputusan itu menjadikan Sherly pusat perhatian, dan mengingatkan pada pernyataan mantan Perdana Menteri Irlandia, Sanna Marin: “Saya terjun ke politik karena saya perlu bertindak untuk masa depan.”
Pada Sherly, dorongan itu bukan lahir dari ambisi ideologis, melainkan dari situasi yang tak memberinya ruang untuk mundur. “Ini bukan tentang saya,” ucapnyanya, lirih. “Ini tentang harapan ratusan ribu masyarakat Maluku Utara.”
Keputusan itu mengubah arah hidupnya, juga peta politik di wilayah yang kerap hadir sebagai catatan pinggir di gelanggang politik nasional. Ia dan Sarbin diusung delapan partai: NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh.
Ketika kembali ke Ternate usai perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, publik tak hanya melihat seorang kandidat. Mereka melihat seseorang yang memilih berdiri, meski tubuh dan batinnya belum sepenuhnya pulih.
Sherly berkampanye tanpa kemarahan, tanpa dendam. Tak ada serangan kepada lawan. Suaranya dijaga tetap tenang—seolah ia tahu bahwa luka tak sembuh oleh teriakan.
Perempuan dan Kekuasaan
Pilkada serentak 27 November 2024 mencatat ironi lama: dari 103 pasangan calon gubernur di 37 provinsi, hanya tujuh perempuan yang maju. Sherly salah satunya. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024, pasangan Sherly–Sarbin meraih 359.416 suara—unggul jauh dari pesaing.
Gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi ditolak seluruhnya pada 5 Februari 2025. Dan pada 20 Februari, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah termasuk Sherly-Sarbin, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin provinsi itu sejak pemekaran 26 tahun lalu. Juga satu-satunya perempuan yang maju dan terpilih di kawasan kepulauan Maluku–Papua. Sherly berdiri di persimpangan identitas: perempuan, keturunan Tionghoa, pemeluk agama minoritas—di wilayah yang lama dikelola kepemimpinan maskulin.
Jauh sebelum itu, John Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam buku Megatrends 2000 telah meramalkan abad ke-21 sebagai era perempuan—era ketika kepemimpinan tak lagi bertumpu pada kekuatan koersif. Melainkan empati, ketahanan, dan kemampuan merawat masa depan.
Kemenangan Sherly di provinsi kepulauan yang jauh dari pusat kekuasaan memberi konteks lokal pada ramalan global dua futurolog ternama itu.
Sepulang dari Eropa
Sherly lahir di Ambon, 12 Agustus 1982. Ia bukan politisi karier. Dalam buku Jalan Hidup Benny Laos disebutkan, ia menempuh pendidikan bisnis internasional di Universitas Petra, Surabaya, lalu meraih double degree dari Inholland University, Belanda.
Latar pendidikan global itu membentuk cara pandangnya jauh sebelum ia memasuki arena politik elektoral. Ia bertemu Benny di Bali sepulang dari Eropa. Enam bulan kemudian mereka memutuskan menikah, tanpa sorotan publik. Tiga anak lahir dari pernikahan ini.
Saat Benny menjabat Bupati Pulau Morotai 2017–2022, Sherly memilih peran yang kerap dilekatkan pada perempuan pejabat daerah: Ketua TP PKK, Bunda PAUD. Ia juga menjabat Ketua Forikan, dan Ketua DPD HKTI Maluku Utara.
Namun peran itu ia jalani melampaui seremoni. Sherly terlibat dalam program pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan akses teknologi—menghadirkan sinyal telekomunikasi dan WiFi 4G di kawasan wisata Morotai.
Bersama suaminya, ia mendirikan Yayasan Bela Peduli yang menyalurkan bantuan lintas identitas, serta membuka ruang bagi anak-anak muda Maluku Utara di bidang seni dan olahraga. Ia juga menjabat Direktur PT Bela Group.
Kepemimpinan yang Pelan
Sebagai gubernur, Sherly merumuskan visinya dalam lima kata: “Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan.
Enam poros kebijakan ia tetapkan: pendidikan gratis bagi SMA/SMK negeri, kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage, percepatan infrastruktur, termasuk Trans Kieraha sepanjang 29 kilometer di Sofifi. Pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan perempuan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan renovasi rumah tidak layak huni.
Ia memangkas anggaran yang tak berdampak, proyek tanpa orientasi publik ditunda. Memperkuat tata kelola pemerintahan. Skor Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) Pemprov Maluku Utara melonjak dari 70 ke 90, menempatkan daerah ini di posisi empat nasional.
Selain itu, untuk pertama kalinya tingkat kegemaran membaca atau TKM masyarakat di daerah ini bertengger di urutan empat nasional versi survei Perpustakaan Nasional.
Sherly lebih sering mendengar cerita nelayan yang cemas, guru yang lelah, dan warga pulau kecil yang sudah lama merasa di luar peta kebijakan. Ia memimpin tanpa gemuruh.
Cahaya dari Timur
Tahun 2025, sejumlah penghargaan nasional datang: Excellence in Women’s Leadership and Eastern Indonesia, Anugerah Bakti Nusantara, dan Anugerah Srikandi Indonesia kategori penggerak politik.
Namun bagi Sherly, pengakuan bukan tujuan.
“Setiap kebijakan berdampak ke dapur, sekolah, dan masa depan anak-anak,” tegasnya. “Kekuasaan hanyalah alat untuk menghadirkan keadilan.”
Negeri di ujung Timur Indonesia ini, jarang hadir sebagai “bab utama”sejarah. Terlalu jauh, terlalu terpencar. Tapi dari pulau-pulau di tepi peta itulah, kepemimpinan perempuan menemukan momentumnya. Sherly memimpin seperti cahaya: pelan, tak menyilaukan, tak gaduh—namun cukup untuk menunjukkan arah masa depan.**
Tinggalkan Balasan