idea,_ Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Halmahera Barat–Kota Ternate, Iswanto, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Jati, Kota Ternate, Rabu (13/6) malam.
Di hadapan warga Jati, Iswanto mengatakan bahwa agenda reses menjadi bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus menyerap aspirasi di daerah pemilihannya.
“Sebagai anggota DPRD, kami berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat, meskipun mungkin belum semua warga di Kelurahan Jati terlalu akrab dengan saya. Reses ini menjadi momentum untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menerangkan, tugas DPRD tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta pengawalan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Karena itu kami harus turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar diperjuangkan,” katanya.
Politisi Hanura ini menjelaskan, mekanisme reses memiliki kesamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), karena sama-sama menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan yang nantinya menjadi bagian dari perencanaan pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Iswanto juga turut menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 800 miliar, sedangkan Pemerintah Kota Ternate juga terkena pengurangan anggaran hampir Rp 100 miliar.
“Karena kondisi keuangan negara saat ini, tahun depan juga diperkirakan ada efisiensi sekitar Rp 200 miliar. Sumber anggaran pemerintah berasal dari PAD melalui pajak dan retribusi, sementara sisanya berasal dari dana perimbangan seperti DAK dan DAU,” jelasnya.
Meski begitu, wakil rakyat yang bisa disapa Koces ini menilai pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang mencapai sekitar Rp900 miliar harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak yang dibayar masyarakat harus kembali untuk kepentingan publik, baik pembangunan maupun pelayanan sosial,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga Kelurahan Jati menyampaikan berbagai usulan kepada DPRD.
Abukarim Tukuboya, misalnya, meminta pemerintah melakukan pendataan rumah tidak layak huni agar warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan program perumahan.
“Kami berharap rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni bisa didata sehingga dapat memperoleh bantuan,” ungkapnya.
Sementara warga lainnya, Limatahu, mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antara RT 13 dan RT 14 yang hingga kini belum terealisasi meski telah lama diharapkan masyarakat.
“Jembatan penghubung ini sudah puluhan tahun diharapkan warga karena sangat penting untuk akses masyarakat,” katanya.
Selain itu, Adam berharap DPRD dapat memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan warga Kelurahan Jati.
Menanggapi aspirasi tersebut, Koces memastikan seluruh usulan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan bersama tim untuk melihat langsung kondisi yang ada.
“Kami akan terjunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Jika ada program yang memang belum terealisasi, akan kami usulkan ke dinas terkait agar bisa menjadi prioritas,” ujarnya.
Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, kata dia, merupakan hak lembaga legislatif yang harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Pokok pikiran DPRD itu hak lembaga yang harus ditindaklanjuti untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.
Di kesempatan yang baik itu, Lurah Jati, Arafik Gapang, berharap kegiatan reses yang dibuat Iswanto dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh perhatian pemerintah terhadap berbagai kebutuhan di wilayahnya.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Kelurahan Jati dapat diperjuangkan dan diakomodir oleh Pak Iswan selaku wakil rakyat,” kata Arafik.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dan dihadiri tokoh masyarakat, aparat kelurahan, pemuda serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka.
Tinggalkan Balasan