idea,_ Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Malut Utara digelar, Jumat (11/9).
Dalam Rancangan Perubahan APBD, Pendapatan Daerah Maluku Utara meningkat dari 2,796 triliun atau hampir 2,8 triliun menjadi 3,38 triliun. Bertambah sekitar 512 miliar atau sekitar 18,3%.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengatakan, penambahan Rp 512 miliar terdiri dari peningkatan PAD, yaitu Rp 445 miliar atau naik sekitar 38%.
Menurutnya, angka tersebut mengalami peningkatan dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 1,6 triliun.
”Ini patut kita syukuri. Peningkatan terbesar berasal dari kekuatan daerah kita sendiri, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ujar Sherly disela-sela paripurna.
Ia menjelaskan, perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka. Ini adalah kesempatan untuk kita mengoreksi kembali prioritas, memastikan bahwa kemampuan fiskal yang bertambah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat di lapangan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bapenda dan kepada seluruh OPD terkait yang bisa membuat peningkatan PAD ini terjadi.”ucapnya.
Selain itu, terjadi penambahan transfer DBH sesuai KMK 198 Tahun 2026 sebesar Rp 61 miliar. Bukan itu saja, pemerintah Provinsi juga mendapat hadiah insentif dari Kemendagri sebesar Rp 6 miliar karena Maluku Utara menang di tiga kategori, sehingga total peningkatan Pendapatan APBD 2026 dari 512 miliar dari 2,8 triliun menjadi 3,3 triliun.
“Ini menunjukkan satu hal penting, yaitu Maluku Utara terus bergerak dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian fiskal. Di tahun 2026, proporsi PAD kita itu sudah 48% dari total APBD, dibandingkan dengan 2025 yang hanya 30% PAD-nya.”jelasnya.
Sherly menegaskan, APBD Maluku Utara fiskalnya semakin kuat. Dengan adanya pendapatan yang meningkat tentunya dapat memberikan ruang untuk membelanjakan lebih banyak tanpa disiplin.
“Semakin banyak uang yang kita kelola, semakin besar kewajiban kita untuk membuktikan manfaatnya dan disiplin dalam pemanfaatannya. Karena itu, dalam APBD Perubahan ini kita memperkuat belanja yang menghasilkan aset dan manfaat jangka panjang.”terangnya.
Belanja modal naik hampir 220 miliar atau sekitar 35% menjadi 850 miliar.
Pemerintah provinsi memfokuskan untuk memperkuat belanja jalan, jaringan, irigasi, dan belanja tanah. Konektivitas ini menjadi pilihan mengingat Maluku Utara pertumbuhan ekonomi tertinggi.
“Tahun lalu 34%, tahun ini walaupun terjadi penurunan, Kuartal I 19%, Kuartal II 15%, tapi tetap masih tertinggi se-Indonesia. Dan yang dipertanyakan oleh masyarakat selalu bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak inklusif, tidak merata. Dan kendala kita dalam pemerataan selalu konektivitas.”katanya.
“Kenapa? Karena mantapan jalan kita baru 46%. Kita masih punya PR untuk menyelesaikan 54% lagi. Dan 60% penduduk kita adalah petani, 20% adalah nelayan.”tambahnya.
Kebutuhan belanja pegawai PNS dan PPPK
Selain konektivitas, pemerintah daerah juga memenuhi kewajiban kebutuhan belanja pegawai PNS dan PPPK serta pembayaran utang bagi hasil (DBH) 10 kabupaten/kota.
Dengan demikian total belanja setelah perubahan menjadi Rp 3,6 triliun atau sekitar Rp 3,650 triliun, dengan defisit sekitar 341 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto terutama SiLPA Tahun 2025.
Jadi total kenaikan belanja Rp 850 miliar, dengan rincian: penambahan belanja pegawai Rp 267 miliar, belanja bagi hasil Rp 195 miliar, belanja modal Rp 225 miliar di dalamnya ada belanja tanah Rp 30 miliar dan belanja jalan, irigasi, infrastruktur sekitar Rp 150 miliar. Penambahan belanja barang Rp 51 miliar, pelunasan cicilan utang bawaan pihak ketiga sebesar Rp 30 miliar.
“Prinsipnya tidak boleh ada anggaran untuk membiayai kegiatan yang hanya mengejar penyerapan, sementara belanja besar dengan manfaat kecil.”tukasnya.
Sherly mencatatkan, total belanja modal APBD 2026 senilai Rp 850 miliar. Angka ini cukup besar karena membiayai kebutuhan infrastruktur kabupaten/kota.
“Ada ruas di 10 kabupaten/kota, dan penambahan hampir 150 miliar. Di konektivitas itu untuk menambah panjang kilometer di semua wilayah dengan ruas yang sudah jalan di APBD induk.”pungkasnya.
Tinggalkan Balasan