idea,_DPR Maluku Utara (Malut) akhirnya menyetujui rencana pinjaman Rp 500 miliar yang diajukan pemerintah provinsi untuk Tahun Anggaran 2027.
Total nilai yang dipinjam Pemprov Malut sebesar Rp 1 triliun dengan skema standby loand. Rp 500 untuk 2027 sisanya diakomodir 2028.
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray mengatakan, rencana pinjaman tersebut telah disepakati karena dinilai memenuhi persyaratan.
“DPRD secara kelembagaan kan sudah menyetujui pinjaman itu ya? Karena dia sudah masuk di KUA PPAS”ujarnya, Minggu 27 September 2026.
Ia menegaskan, meski disetujui dan sudah dituangkan dalam KUA PPAS 2027, bukan berarti berjalan mulus begitu saja. Menurutnya, masih terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh sebelum peminjaman itu diakomodir.
“Dia punya cerita karena ini pintu masuk dari DPR dulu karena dia prosesnya panjang, belum tentu juga pihak yang nanti memberikan bantuan contohnya dari SMI menyetujui. Makanya sifatnya karena standby loan dia harus terakumulasi melalui KUA PPAS 2027.”jelasnya
Alasan konkretnya, kata dia, dasar disepakati pinjaman ini karena demi kepentingan pembangunan infrastruktur kabupaten kota yang sepenuh belum terpenuhi.
“Harus setujui, ini pemerintah mau membangun kalau tidak di disetujui nanti jadi masalah lagi”katanya.
Ketika disentil soal dugaan adanya kesepakatan gelap berupa pembagian fee 60:40 antara pemerintah provinsi dan DPRD terkait pinjaman ini, Iqbal justru menanggapinya dengan menegaskan bahwa seluruh agenda DPRD berada dalam pantauan KPK.
Politisi Golkar itu menyebut, dibawa pengawasan lembaga antirasuah ini membuat ruang gerak DPRD terbatas dalam setiap pembahasan maupun pengambilan keputusan.
“Ini duitnya belum ada kok Persentase bagi-bagi bagaimana? DPR saat ini tidak diberikan lagi kewenangan untuk mengelola kegiatan Pokir. KPK pantau terus sampai di daftar hadir pun dipantau. Jadi memang DPR saat ini tidak lagi berbicara tentang kepentingan, tapi bagaimana kepentingan masyarakat. Ruang kerjanya diborgol, jadi kalau mau mencari di tempat lain”tandasnya.
Tinggalkan Balasan