idea,_Pelaksanaan reses DPRD Provinsi Maluku Utara masa persidangan II tahun sidang 2025/2026, Husni Bopeng memilih Kelurahan Sulamadaha sebagai lokasi penyerapan aspirasi masyarakat.
Di hadapan warga, anggota DPRD Malut dua periode itu menerima berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan sektor pertanian, pelabuhan, hingga pariwisata.
Irham Soleman, kepada Nini sapaan akrab Husni Bopeng, menyampaikan persoalan krusial yang dihadapi warga Sulamadaha saat ini meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi.
“Terkadang saya berpikir kami termarginalkan. Mayoritas masyarakat Sulamadaha bergantung pada pertanian, tetapi sering kali tidak berdaya karena penyaluran pupuk banyak yang tidak sampai. Saya berharap kehadiran Ibu bisa membantu mengatasinya,” harapnya.
Hal serupa juga disampaikan Lili Tuaner, warga RT 01 Tabanga. Menurutnya, sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Kalau boleh, Ibu bantu torang (kami) pupuk dan obat rumput sedikit, karena rata-rata masyarakat di sini bakobong (bertani),” ujarnya.
Sementara itu, Rita, salah satu anggota kelompok PPK, mengusulkan bantuan UMKM berupa mesin parut kasbi, belanga goreng, dan kompor. Ia mengaku usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun belum terealisasi.
“Kami pernah mengusulkan melalui proposal ke Ibu Gubernur, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” katanya.
Menanggapi berbagai permintaan itu, Nini meminta masyarakat segera memasukkan proposal khusus kebutuhan pertanian agar dapat dikawal hingga tahap realisasi.
“Saya butuh dua proposal. Siapa yang memasukkan lebih dulu akan saya kawal, tetapi realisasinya tahun depan. Jadi begitu proposal masuk, kita langsung dorong ke pemerintah,” katanya.
Untuk kebutuhan kelompok PPK, ia memastikan bantuan ditargetkan terealisasi paling lambat November 2026.
“Tahun ini saya bantu. Paling lambat November sudah ada. Saya kasih mesin parut dan peralatan masak, tapi saya minta proposal,” ujarnya.
Terkait persoalan sampah, politisi Partai NasDem itu mengaku akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate.
“Tempat pembuangan sampah salah satu persoalannya ada pada fasilitas alat. Ini memang menjadi masalah Kota Ternate, tetapi akan menjadi catatan untuk saya sampaikan ke Pemerintah Kota,” terangnya.
Sementara terkait Pelabuhan Hiri, mantan anggota DPRD Kota Ternate itu menilai akar persoalannya terletak pada aspek perencanaan.
“Kalau perencanaannya buruk, berapa pun anggarannya tetap akan bermasalah,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan