idea,_Upaya menjegal Nurjaya H. Ibrahim melalui sanksi Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate seperti sulit terkabulkan.
Bukan hanya berhadapan dengan polemik di internal DPRD, langkah untuk menyingkirkan Srikandi Gerindra itu juga terbentur tembok dukungan politik dari tingkat yang lebih tinggi.
Di internal partai, posisi Nurjaya memang tak sepenuhnya aman. Ketua DPC Gerindra Kota Ternate, Jamian Koleng Susu, disebut tidak memberikan dukungan kepadanya. Skema Pergantian Antarwaktu (PAW) pun menjadi bayang-bayang yang mengiringi polemik tersebut.
Namun, upaya menggoyang posisi Nurjaya tak serta-merta membuatnya kehilangan pijakan. Di tengah riak politik yang menerpanya, dukungan justru datang dari DPD Gerindra Maluku Utara. Ketua DPD Gerindra Malut, Sahril Tahir, secara terbuka memberikan apresiasi terhadap sikap kritis Nurjaya yang berani menyuarakan persoalan atas nama rakyat.
Polemik ini tak bisa dilepaskan dari langkah Nurjaya mengungkap dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kota Ternate periode 2024-2025 dengan nilai mencapai Rp26 miliar. Perkara ini kini tengah diusut Polda Maluku Utara.
Di tengah proses pengusutan itu, sikap kritis Nurjaya justru mendapat pengakuan dari pucuk pimpinan Gerindra Malut. Sahril menilai keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat merupakan sikap yang semestinya melekat pada setiap kader Gerindra, terutama mereka yang duduk di lembaga legislatif.
Pernyataan itu disampaikan Sahril saat memberi materi Diklat Laskar Gerindra Maluku Utara di GOR Ake Kolano, Sofifi, Minggu 18 Oktober 2026. Agenda tersebut turut dihadiri anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota.
“Ada yang kenal Ibu Nurjaya Ibrahim? Siapa yang tidak kenal beliau, kader Gerindra yang dikenal berani membela kepentingan masyarakat ? Jadi anggota DPRD harus seperti itu. Berani membela kepentingan masyarakat,” ujar Sahril.
Pernyataan Sahril memang terdengar singkat. Namun, di tengah isu sanksi BK dan ancaman PAW yang membayangi Nurjaya, kalimat itu mengandung pesan politik yang tak bisa diabaikan. Apresiasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa sikap kritis Nurjaya masih mendapat tempat di mata pimpinan DPD Gerindra Malut.
Di saat sebagian pihak dikabarkan berupaya menggoyang posisinya, dukungan Sahril menjadi sinyal kalau keberanian menyuarakan dugaan penyimpangan atas nama rakyat bukanlah alasan untuk disingkirkan dari partai.
Bagi Nurjaya, polemik ini bukan sekadar soal bertahan di kursi legislatif. Lebih dari itu, persoalan ini menguji sejauh mana keberanian seorang wakil rakyat dalam mengungkap dugaan penyimpangan dapat berjalan beriringan dengan dinamika dan kepentingan politik internal partai.
Tinggalkan Balasan