idea,- Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menginstruksikan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melaporkan jika ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk level staf baik PNS/PPPK.
“Laporkan! koordinasi kepada pimpinan OPD jika ada pemotongan pada level staf,” ucap Gubernur Sherly usai memimpin apel pagi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3).
Lantas ia menginstruksikan seluruh OPD untuk melengkapi seluruh administrasi keperluan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP.
Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sherly Laos dengan komandan apel Sekretaris Badan Pendapatan Daerah tersebut menjadi rutinitas yang wajib diikuti oleh para ASN sebagai sarana penegakan kedisiplinan dan penggalangan semangat bagi para pegawai pemerintah daerah.
Di hadapan jajaran pejabat struktural dan ratusan ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, Gubernur secara khusus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada ASN (PNS/PPPK) beragama Islam.
Ia berharap melalui momentum Ramadhan menjadi refleksi diri untuk senantiasa menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
Lebih jauh Gubernur Sherly memaparkan pada tahun 2026 Pemprov Malut terkena kebijakan pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 20 persen atau Rp800 miliar, sehingga ada efisiensi di berbagai sektor.
Karena itu ia mengajak seluruh ASN untuk bersinergi berkolaborasi membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Malut membangun provinsi itu.
Di tengah efisiensi anggaran dan tertahannya transfer pusat ke daerah, Gubernur ungkapkan Pemprov Malut masih mengupayakan pembayaran TPP ASN. Ini sebagai komitmennya untuk menyejahterakan ASN.
Apresiasi juga diberikan Gubernur kepada Bapenda atas capaian kinerja target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 triliun. “Namun kami memberikan target internal Rp1,5 triliun,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, jika target terus tercapai, maka APBD akan surplus Rp300 miliar dan itu akan digunakan untuk menaikkan TPP.
Tinggalkan Balasan