idea,- Gaya kepemimpinan, M. Tauhid Soleman sama seperti periode sebelumnya.
Mengapa tidak. Tauhid ketika memimpin Kota Ternate 2021 lalu bersama Jasri Usman sebagai wakil walikota juga tidak begitu harmonis.
Akibatnya, Jasri memilih mengundurkan diri dari Walikota Ternate, dan Tauhid akhirnya jadi pemimpin tunggal tanpa pendamping hingga selesai menjabat.
Polemik kedua pejabat ini tidak terlepas soal komitmen politik. Tauhid dianggap tidak menepati janji, lantaran usulan pejabat baik eselon III, IV dan II dari wakilnya diabaikan. Begitu juga dengan urusan proyek yang terkesan monopolistik.
Hal yang sama kini kembali terjadi di pemerintahan Andalan jilid II ini. Senin (6/10) tadi, Tauhid melantik 43 pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan Kota Ternate Nomor : 821.2/ΚΕΡ/4710/2025.
Tak satupun usulan pejabat dari Wakil Walikota, Nasri Abubakar diakomodir di dalamnya. Bahkan diakui bahwa keputusan ini diambil Tauhid seorang diri tanpa duduk bersama untuk membicarakan lebih dulu.
” Tidak pernah duduk bersama untuk bicarakan itu dan saya mau jujur tadi pelantikan, usulan saya tidak diakomodir.”kata Nasri, begitu dikonfirmasi.
Ia mengatakan, meskipun pengangkatan pejabat adalah hak penuh walikota tetapi harus lebih kedepankan kompetensi dan kinerja (sistem merit). Dengan dasar ini, kata dia, paling tidak ia juga dimintai pertimbangan karena bicara urusan pemerintahan.
“Saya selalu berprinsip bahwa pengangkatan pejabat harus kedepankan meritokrasi. Pelantikan pejabat ini, minimal saya juga diminta pertimbangan. Saya berharap kabinet Tauhid-Nasri ini melahirkan pemerintahan yang solid. Saya sadar betul pengangkatan pejabat merupakan hak prerogatif walikota, tapi ini kan kita paket setidaknya memutuskan suatu kebijakan harus bersama-sama, sehingga bertanggung jawab pun bersama.”ujarnya.
Bendahara Umum Demokrat Malut lantas menegaskan, hal seperti ini sudah pasti melahirkan persepsi publik kalau pelantikan ini lebih mengarah pada kepentingan tertentu.
”Kita tahu bersama pemerintahan di periode kemarin seperti apa. Kita ingin tepis stigma itu, sistem merit harus dikedepankan jangan sampai terkesan pengangkatan pejabat ini dilandaskan kepentingan kelompok, seseorang atau apalagi mengarah pada kepentingan politik ke depan.”tandasnya**
Tinggalkan Balasan