idea,-DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025, Senin (8/9), di ruang sidang utama DPRD Malut, Sofifi, Kota Tidore.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Maluku Utara Kuntu Daud serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malut, Agriati Yulin Mus, memaparkan hasil pembahasan APBD-P 2025. Pendapatan daerah meningkat dari Rp 3,444 triliun menjadi Rp 3,500 triliun setelah perubahan. Kenaikan ini bersumber dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, daerah menetapkan Rp 3,498 triliun, dengan alokasi belanja modal sebesar Rp 604,4 miliar dan belanja lainnya Rp 47 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah naik dari Rp 10 miliar menjadi Rp 33,6 miliar. Namun, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40,469 miliar yang ditutup melalui mekanisme pembiayaan.

Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas penyelesaian pembahasan Ranperda. Ia menjelaskan rincian pendapatan setelah perubahan, yaitu: PAD: Rp 1,467 triliun (naik sekitar Rp 365 miliar), Pendapatan transfer: Rp 2,337 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 245,2 miliar.

Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 3,498 triliun, yang difokuskan pada belanja urusan wajib dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta sektor pelayanan dasar lainnya.

“APBD-P ini kami harapkan menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab kebutuhan prioritas pembangunan Maluku Utara, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang dinamis,” tegas Sarbin.

Seluruh fraksi DPRD Maluku Utara menyatakan setuju sehingga Ranperda tentang APBD-P 2025 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan penetapan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat segera menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2025.